Bengkulu--Hegemoni pemilik modal dari bisnis media massa yang berkecimpung di dunia politik mengkhawatirkan demokrasi. Hegemoni dan kontrol dari kekuasaan terhadap kehidupan demokrasi juga buruk.
Penegasan itu disampaikan Presiden SBY saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2014 di Benteng Marlborough, Bengkulu, Minggu (9/2) siang.Menurut Presiden SBY kontrol kekuasaan sama buruknya dengan hegemoni dan kontrol pemilik modal pers yang melebihi kepatutannya.
Presiden SBY juga menyinggung persoalan lain yang dihadapi pers Indonesia saat ini. Antara lain perdebatan mengenai trial by the court dan trial by the press.
"Pers tentulah menghormati pengadilan, tapi pengadilan juga menghormati kebenaran dan keadilan. Dan semuanya untuk rakyat sehingga tidak perlu kita harus bertempur melihat isu ini," ujar SBY.
Isu lain yang diungkapkan Presiden SBY adalah mengenai itikad baik pemberitaan. Presiden mengingatkan, dalam Kode Etik Pers, pasal 1 mengatakan bahwa wartawan Indonesia bersifat independen, menghasilkan berita yang akurat, dan tidak beritikad buruk.
"emerdekaan pers adalah pupuk demokrasi. Oleh karena itu, sebagai pupuk, hendaknyalah para insan pers menyerukan semangat anti fitnah, karena fitnah --yang lebih dari pencemaran nama baik-- itu hama demokrasi," Presiden SBY menegaskan.
Selain itu, kata Presiden, pers perlu memikirkan berita apa yang disampaikan kepada masyarakat mengingat adanya jarak antara kemerdekaan pers dan daya kritis masyarakat. Di dalam masyarakat yang memiliki daya kritis dan kekuatan penalaran yang tinggi, maka masyarakat itu mampu mengkritisi isu-isu apapun.
"Tapi jika daya krisis dan penalaran belum terlalu kuat, semua isu benar atau salah akan ditelan," Presiden menjelaskan.
Presiden SBY juga menyinggung isu right or wrong is my country dan right is right, wrong is wrong. "Untuk pendapat yang pertama, ada yang mengatakan sebagai nasionalisme dan patriotismenya tinggi. Sementara untuk pendapat kedua, meskipun bangsa sendiri, kalau salah katakan salah," kata Presiden.
Terkait hal itu, Presiden SBY nengaku memiliki pendapat sendiri. "Sebenarnya ada jalan tengahnya saya anut selama ini. Karena benar atau salah adalah negara kita, mari kita jaga agar negara kita benar dan janganlah salah. Saya kira ini pilihan ketiga yang patut kita tempuh.Bukan berarti saya menjadi internasionalis, tetapi saya harus menegakkan semua itu," kata Presiden SBY.
No comments: