Adi Nur Pracoyo/Teraslampung.com
 |
| Aksi damai Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pringsewu di depan Kantor Disdikbudpar, Jumat (2/5). Foto: teraslampung.com/Adi Nur Pracoyo |
Pringsewu- Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pringsewu berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata (Disdikbudpar) Kabupaten Pringsewu, Jumat (2/5).
Aksi unjuk rasa damai tersebut melalkukan long march dimulai dari tugu Bambu depan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten Pringsewu menyusuri Jalan Lintas Barat (Jalinbar) menuju kantor Disdikbudpar kabupaten Pringsewu, dengan membawa keranda bertulisan “Matinya pendidikan Indonesia.”
Aksi unjuk rasa yang dipimpin koordinator lapangan Apriyadi itu menuntut hak dan kewajiban kepada Disdikbudpar Pringsewu agar warga miskin mendapat pendidikan yang layak, bukan hanya gratis. Selain itu, mereka juga menuntut hapuskan sistem ujian nasional (UN).
Menurut Muhammad Iqbal, perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pringsewu, pendidikan di Kabupaten Pringsewu belum merata sampai ke pelosok daerah.
"Harus ada langkah konkret untuk melunasi janji-janji elit pejabat yang kini menjadi pejabat Dinas Pendidikan untuk memeratakan pendidikan di Pringsewu. Secara geografis Kabupaten Pringsewu itu sempit. Ironisnya, masih banyak daerah yang tertinggal dan tidak tersentuh bantuaan pemdidikan seperti Bos dan rehabilitasi bangunan sekolah,"kata dia.
Iqbal memaparkan, saat ini mutu pendidikan di Kabupaten Pringsewu belum merata. Meskipun ada sekolah yang berprestasi atau sekolah para juara, tetapi itu hanya satu sekolah. “Apakah layak menjadi Kota Pendidikan kalau hanya satu sekolah bermutu di pusat kota? Ini namanya pembohongan publik secara sistem matis,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, meskipun punya ikon sebagai Kota Pendidikan, hingga saat ini Kabupaten Pringsewu belum menggratiskan biaya pendidikan dari PAUD sampai SLTA. “Sementara itu, kita tahu ada satu kabupaten di Lampung yang tidak mengklaim sebagai kota atau daerah pendidikan, tetapi berani menggratisan biaya pendidikan hingga SMA. Masyarakat masih banyak menilai bahwa biaya pendidikan masih mahal di Pringsewu,” kata dia.
Sementara itu, koordinator PMII Pringsewu, Rizal Bahron Mustopa meengatakan, Pemerintah harus memperbaiki sistem pendidikan dan arah alokasi anggaran pendidikan 20% secara riil untuk sekolah terpencil.
“Pendidikan seharusnya menjadi prioritas, baik sarana maupun prasarana. Di sekolah daerah terpencil harus diadakan program penghargaan kepada kepala sekolah agar mereka termotivasi untuk me membangun sekolahnya menjadi sekolah unggulan,” kata Rizal.
.
Sementara itu, kepala Disdikbudpar Pringsewu, Hasan Basri, saat dikonfirmasi membantah pendidikan di Pringsewu belum merata.
"Kami melakukan pemerataan pendidikan secara bertahap. Prioritas pemerataan pendidikan tergantung dari masing-masing. Sekolah bisa meningkatkan prestasi dan meningkatkan kualitas manajemen. Kepala sekolah dan gurunya tidak ada yang dianaktirikan. Bahkan, pada masa mendatang akan ada program peningkatan kualitas guru. Semua guru nantinya harus sarjana. Tidak ada lagi guru yang tidak S1,"ujarnya.
Menurut Hasan Basri, Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah untuk proyek percontohan pendidikan bermutu di Provinsi Lampung."Dalam proyek itu nantinya Pemkab melalui Dinas Pendidikan akan menyekolahkan guru yang belum S1.Saat ini guru yang pendidikan belum S1 di Pringsewu hanya sekitaran 20 persen," kata dia.
No comments: