» » Klarifikasi KM ITB soal Penolakan Jokowi Justru Panen Kecaman

Zaenal Mutaqin/Teraslampung.com

Aksi KM ITB menolak Jokowi ke kampus ITB, Bandung, Kamis lalu (17/4). Foto: kompas
Bandung—Maksud Komunitas Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung melakukan klarifikasi soal penolakan Jokowi ke Kampus Ganesha justru berbuah kecaman. Klarifikasi itu dilakukan memperjelas alasan KM ITB menggelar  "Aksi Tolak Politisasi Kampus" untuk menolak kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi ke kampus ITB, Kamis lalu (17/4).

Dalam klarifikasinya di laman http://km.itb.ac.id/site/klarifikasiaksi17april2014/, KM ITB memaparkan lima poin alasan menolak Jokowi ke kampus ITB. Alasan itu antara lain, pertama, Jokowi telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden RI 2014. Kedua, pengumuman mengenai Studium Generale, tidak dilakukan seperti biasanya. Setiap pengumuman kuliah SG, selalu diumumkan siapa pengisi SG dan apa topiknya. Kali ini, SG hanya diberitahukan bahwa akan diisi oleh Gubernur DKI Jakarta, tanpa diberi tahu apa temanya.

Ketiga, kehadiran Jokowi di ITB adalah inisiatif dari Jokowi. ITB telah mengundang pihak Pemprov DKI Jakarta sejak November 2013, namun Pemprov DKI terus tidak menyanggupi. Tiba-tiba, atas perintah Gubernur DKI Jakarta, di bulan April ini, diadakan kunjungan ke ITB. Keempat, kunjungan yang dimaksud adalah penandatanganan MoU mengenai kerjasama ITB dan Pemprov DKI Jakarta.Kelima, penandatanganan MoU, bisa dilakukan tanpa harus mengadakan Studium Generale.

Dalam  klarififikasi itu disebutkan,“Saat ini kondisinya, kita sama-sama mengetahui, bahwa Jokowi telah mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu Calon Presiden RI. Dengan beberapa sebab yang telah dijelaskan diatas, kita bisa melihat adanya sebuah kejanggalan perihal kedatangan beliau di kampus ini. Ketika pilihan sikap kita adalah diam, maka ITB akan diberitakan oleh media bahwa ‘ITB menyambut hangat kehadiran Jokowi’, seperti apa yang terjadi kepada rekan kami sesama mahasiswa di tempat lain.”

Meskipun KM ITB sudah menjelaskan rincian alasan, publik banyak menilai aksi KM ITB justru sebagai bersifat politis. Hal itu karena KM ITB dinilai menerapkan standar ganda, yakni tetap mengundang dua petinggi partai lain meskipun statusnya belum atau tidak menjadi capres resmi partainya.

Kecamatan itu ada yang ditulis dengan kalimat santun, tetapi banyak juga yang kasar. Banyak di antara pengecam memakai nama  anonim.

Seorang yang mengaku sebagai alumnus ITB 1995, misalnya, menulis "Acara Seminar Kepemimpinan Nasional yg diadakan Gamais ITB tgl 11 Mei nanti yg menghadirkan banyak tokoh parpol yg juga capres: Anis Matta, Yusril dll bakal DITOLAK juga dong?"

Sementara pemberi komentar bernama Maulana Maryuanni menulis "Mau tau apa yang lebih lucu daripada mahasiswa ITB yang aksinya keluar dari teknis lapangan? Orang-orang yang mencela sebuah artikel tanpa baca dulu artikelnya, orang yang merasa 'terhina' intelektualitasnya, kemudian akhirnya menghina intelektualitas orang lain dengan ngomong 'goblok;, orang yang ngomong KM kerjaannya “bohong” tanpa tau seluk beluk pergerakannya, dan kenapa kita bergerak,orang yang tiba-tiba ngelabel orang lain “haters” dan nyuruh orang lain nyelupin mukanya ke air keras, orang yang mikir bahwa media massa (yang dibayar sama entah siapa) itu analoginya sama dengan media WEBSITE RESMI KM-ITB.Yes, you all cannot be funnier, indeed."

Koordinator aksi, Oky Fauzi Rahman, mengatakan KM-ITB tidak ingin menanggapi hujatan tersebut satu per satu. "Nanti juga capek sendiri. Kita akan tunjukkan pada gerakan berikutnya," ujar Oky, sebagaimana dilansir Tempo, Sabtu malam (19/19).

Menurut Oky, KM-ITB belum bersikap soal rencana kedatangan sejumlah politikus ke acara kampus. Mereka pekan depan berencana untuk berkoordinasi dengan kelompok mahasiswa lain dan mengkaji apakah acara bersama politikus itu bermuatan politis atau tidak.

Pada 10-11 Mei mendatang, Keluarga Mahasiswa Islam (Gamais) ITB akan menggelar diskusi kepemimpinan ideal. Mereka berencana menghadirkan sejumlah tokoh partai, antara lain Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Rencana kehadian petinggi PKS dan PAN itulah sebagai pemicu munculnya kecaman terhadap aksi KM ITB.


«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply