Presiden: Jajaran Pemerintah Pusat-Daerah Harus Bantu Distribusi Logistik Pemilu

B, Satriaji/Teraslampung.com

Presiden SBY (tengah). Foto dok Jurnas

Jakarta—Presiden SBY mengimbau jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, membantu pendistribusian logistik Pemilu sehingga tidak terjadi keterlambatan.Menurut SBY pemerintah pusat dan daerah harus membantu KPU agar distribusi logistik pemilu tidak tersendat sehingga Pemilu pada April 2014 nanti lancar.

“Negara telah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk penyelenggaraan Pemilu 2014. Presiden SBY meminta anggaran tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya. Pastikan tidak terjadi penyimpangan, dan jaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang benar," kata Presiden SBY saat membuka Rakornas Pemantapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Jakarta Convention Centre, Selasa (11/2).

Presiden berharap isu-isu penyimpangan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu ini nantinya makin meningkatkan suhu politik bisa dicegah bahkan ditiadakan.

Menurut Presiden SBY pemerintah selama ini sering dituduh. Padahal, kata Presiden pemerintahan sekarang terdiri dari berbagai partai politik sehingga sulit untuk terjadinya kecurangan.

"Kalau ada yang berniat curang tidak mudah untuk melakukannya. Lain halnya kalau pemerintan pusat dan daerah berasal dari satu partai politik, berada satu garis dengan Presiden, barangkali kemungkinan itu bisa terjadi," SBY menjelaskan.

Jika dalam pelaksanaan Pemilu terdapat aduan, Presiden meminta dilakukan secara tertib sesuai aturan dan prosedur. Hal ini untuk mencegah tindakan kekerasan.

"Jangan coreng demokrasi kita yang kini makin matang. Jika dulu kita bisa, maka 2014 ini kita pun harus bisa," ujar SBY.

Kepada pers dan media massa, Presiden meminta pemberitaan yang disampaikan akurat dan konstruktif. SBY mengingatkan bahwa media massa adalah milik dan untuk publik, bukan milik kalangan tertentu.

"Saya yakin pers juga ingin menyukseskan Pemilu. Sungguhpun demikian, rakyat ingin siaran dan berita yang disampaikan faktual, fair, dan berimbang. Media massa adalah milik publik dan untuk publik, bukan milik kalangan tertentu," kata Presiden. Demikian juga dengan TNI dan Polri, harus menjaga netralitas mereka,” ujarnya.