"Pendapatan Asli Daerah Waykanan masih kecil. APBD masih banyak bersumber dari pemerintah pusat. Dengan profil APBD seperti itu, seharusnya Pemda Waykanan lebih bijaksana dalam membagi APBD dan menempatkan pos-pos anggarannya," tandas Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Neneng Rahmadini Neneng, Senin (4/11).
Neneng menilai saat ini masih banyak pemborosan anggaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
Menurut Neneng banyak pos anggaran yang sebenarnya tidak perlu, tetapi dibuat dan diadakan. Padahal, itu tidak mencerminkan prioritas sehinggat tidak baik untuk Pemkab Way Kanan itu sendiri.
“Kendaraan pemadam kebakaran (Damkar), misalnya, menurut saya belum prioritas bagi Way Kanan. Saya belum melihat efektivitasnya dengan wilayah Waykanan yang luas. Mobil biasa saja masih susah masuk wilayah Pakuanratu apalagi mobil sebesar Damkar itu. Akan lebih berguna jika postur Damkar dibeli kecil tapi gesit dan tangguh di segala medan," ujarnya.
Menurut Neneng, sebelum pengadaan Damkar seharusnya ada sumber daya manusianya terlebih dahulu dipersiapkan sehingga pengadaan Damkar tidak mubazir.
Damkar dibeli Pemerintah Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung dari APBD 2012 dengan harga Rp1,4 miliar.
Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Waykanan Kusuma Anakori tidak menampik mengenai nominal pembelian Damkar disampaikan Neneng.
"Dari total APBD Waykanan 2012, persentasenya sekitar 0,002 persen. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yakni Bagian Pembangunan, Bappeda dan institusi kami melihatnya berdasarkan analisis kebutuhan mengingat Damkar lama bermasalah," kata Anakori. (LR)
No comments: