Zaenal Asikin/Teraslampung.com
Kapolda La,mpung Brigjen Heru Winarko. (Teraslampung.com) |
"Soal kenetralan, dipastikan semua anggota Polri akan bersikap netral. Anggota Polri hanya bertugas mengamankan jalannya Pemilu.Yang terpenting Pemilu Pilpres ini bisa berlangsung lancar, aman, dan damai dari awal hingga akhir. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Lampung," kata Brigjen Heru Winarko.pada acara Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Krakatau 2014, di Lapangan Saburai, Bandarlampung, Selasa (10/6).
Brigjen Heru Winarko mengatakan gelar pasukan yang diikuti personel PoldaLampung, Polresta Bandarlampung, Polres Lampung Selatan, dan Polres Tanggamus itu dalam rangka persiapan pengamanan Pilpres 2014.
"Untuk melakukan pengamanan Pilpres pihaknya sudah melakukan koordinasi KPUD kabupaten/kota. Kami akan fokus di TPS-TPS yang pada Pemilu kali ini bertambah, lebih banyak dibanding Pileg lalu," kata dia.
Menurut Kapolda, pada Pemilu Presiden jumlah TPS akan berkurang, sedangkan DPT akan bertambah dari 500 DPT per TPS menjadi 600 DPT per TPS. Pada Pemilu Pileg dan Pilkada berjumlah 5000 TPS menjadi 4000 TPS.
Sedangkan jumlah personel Polri TNI yang dikerahkan terdiri dari 1 Pleton Pom TNI, 1 Pleton TNI AD, 1 Pleton TNI AL, 1 Pleton Brigif 3 Marinir, 2 Kompi Sat Brimob Polda Lampung, 1 Pleton Ditpol Air Polda Lampung, 1 Pleton Gabungan Dit Intelkam, Dit Reskrimum, Dit Reskrimsus, Dit Narkoba Polda Lampung.
Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Krakatau 2014, di Lapangan Saburai, Bandarlampung, Selasa (10/6). Foto: Teraslampung.com |
Direktur Sabhara Baharkam Mabes Polri, Brigjen. Heri Hawan, mengatakan,dengan menyaksikan simulasi persiapan sistem pengamanan Pilpres pada 9 juli 2014 mendatang, mulai dari pengendali massa (Dalmas) awal sampai Dalmas akhir cukup memuaskan.
“Mulai dari pagar betis, melumpuhkan massa yang anarkis cukup baik, dan diharapkan saat pelaksanaannya nanti para personel yang telah terlatih tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata dia.
Terkait tindakan tegas dan daerah yang dianggap rawan akan aksi massa, kata Heri, hal itu merupakan wewenang Kapolda Lampung selaku pimpinan yang mengetahui wilayahnya.
No comments: