Jokowi: Tata Kelola Pemerintahan Dilakukan dengan Pola Baru

Aan Frimadona Rosa/Teraslampung

JAKARTA - Debat calon presiden dan wakil presiden perdana antara pasangan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan calon presiden nomor urut 2 Jokowi Widodo-Jusuf Kalla berlansung menarik.

Debat calon presiden dan wakil presiden tadi malam ini menjadi  kecenderungan topik utama di jejaring sosial Facebook dan Twitter. Debat perdana capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) berlangsung seru,Capres nomor urut dua, Jokowi menjelaskan gagasannya untuk membuat pemerintahan yang bersih.

Langkah realistis yang diungkapkan mantan Walikota Solo itu dengan dua cara yang telah terbukti dilakukan saat menjabat Walikota Solo dan menjadi Gubernur DKI Jakarta, yakni tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, "Dua langkah realistis untuk pemerintah yang bersih menuju demokrasi sejahtera", ujar Jokowi dengan tegas.


"Yang pertama melaksanakan pembangunan sistem. Sistem yang baik dibangun seperti saat saya menjabat walikota dan gubernur DKI Jakarta. Tata kelola baru kami terapkan, yakni dengan sistem rekrutmen pegawai yang transparan,, birokrasi yang bisa diawasi rakyat, dan pemanfaatkan teknologi yang tepat guna melalui e-goverment," ujar Gubernur  DKI Jakarta (nonaktif) itu.

Yang kedua,  menurut Jokowi, penting untuk dilakukan adalah transparansi dengan berbasis teknologi dalam pemerintahan. "IMB online,audit pajak online yang saya lakukan saat menjabat Walikota Solo dan itu akan menjadi perhatian utama dalam pembangunan demokrasi yang sejahteta bagi masyarakat dan itu akan dilakukan sampai level nasional jika kelak terpilih," ujar Jokowi.

Selain itu Jokowi menambahkan, "Seleksi terbuka pada lembaga-lembaga dalam merekrut pegawai bukan seleksi  berbasis kedekatan," tegas Jokowi.

Diteruskan  Jokowi bahwa pasangan nomor urut dua adalah pasangan yang telah banyak pengalaman, cawapres Jusuf Kalla  merupakan sosok yang tepat,tegas dan mengedepankan dialog dalam penyelesaiaan masalah.

Dalam debat semalam JK juga memaparkan bagaimana untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Peran pemimpin harus menjadi teladan, bersih dari segala hal, "Pemimpin harus memberi keteladanan. Pemimpin yang taat pada HAM. Dengan begitu pemerintahan yang baik akan berjalan. Akan efektif untuk melayani," ujar Jusuf Kalla.

Mantan wapres periode 2004-2009 itu juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat KPK. "KPK harus diperkuat. Penyidik KPK harus diperbanyak," tutup JK .