Malam Ini, Para Caleg Lampung Tandatangani Pakta Integritas

Mas Alina Aridin/Teraslampung.com

Bandarlampung—Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menggelar acara Penandatangaanan Pakta Intregritas bagi calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi Lampung, dan DPRD Kabupaten/Kota di Hotel Sahid, Bandarlampung malam ini (14/3). Acara yang dihadiri oleh belasan caleg itu diisi dialog dengan pembicara Dr. Siti Juhro (peneliti LIPI) dan Ibrahim Z. Fami Badoh (Direktur Program Transparansi International Indonesia). Hadir juga aktivis NGO dan beberapa akademisi.

Beberapa caleg DPR RI yang tampak hadir. Antara lain Siti Nurbaya (Nasdem), Muhammad Khadafi (Hanura), Hj. Ida Fatma Yuliana (PAN), Ismail (PBB), Edi Setyoko (Hanura) Itet T Soemarjanto (PDI Perjuangan), Syahnidar (Demokrat), Ika N (Nasdem), Novi Balga (Nasdem), Grace Purwo Nugroho (PDIP), Irfan Nuranda Djafar (PAN), Muhammad Ranny (PDI Perjuangan), Juanda (Gerindra), FX. Karamoy (Hanura), Ir. H. Vidi Galeno Syarief (Hanura), Djadjat Sudradjat (Nasdem), Mahdalena (PBB)

Direktur Formappi, Sebastian Salang, mengatakan Penandatanganan Pakta Integritas merupakan upaya Formappi untuk mendorong akuntabilitas politik para caleg dan partai politik dalam Pemilu 2014. Pada forum itu para caleg diajak berkomitmen agar jika mereka kelak terpilih menjadi wakil rakyat benar-benar menjadi wakil rakyat yang berintegritas, tidak korup, dan menjalankan amanah rakyat.

“Penandatanganan Pakta Integritas tentu tidak menjawab seluruh masalah terkait akuntabilitas politik. Sebab, fakta memang masih menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih ditandai kuatnya iklim patronase, sentimen etnosentrisme dan religius, dan oligarki bisnis-politis. Rumah tangga partai masih sulit ditembus pengawasan publik,” kata Sebastian Salang.

Meski begitu, kata dia, akuntabilitas perlu menjadi sikap yang harus melekat pada wakil rakyat (termasuk caleg). “Salah satu sebabnya antara lain, pertama, karena kinerja legislasi hanya bisa ditunjukkan oleh pribadi-pribadi yang kompeten dan nyata-nyata mewakili kepentingam publik. Kedua, legislator seharusnya bukan hidup dari politik melainkan hidup demi politik sehingga akuntabilitas sudah melekat padanya. Dan ketiga, akuntabilitas politik merupakan bagian praksis kedaulatan rakyat,” kata dia. (Editor: Oyos Saroso HN)