Pilpres, Jurnalis Harus Taat Kode Etik

Siti Qodratin/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG - Strategi dan materi kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagian semakin tidak mendidik. Hal ini diperparah dengan munculnya media yang mendiskreditkan salah satu pangan calon.Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Lampung, Juniardi, Jumat (13/6).

"Jurnalis harus memegang teguh kode etik. Jangan sampai menjadi bagian dari penyebaran informasi dari media-media tidak mendidik dan mendiskreditkan salah satu pasangan calon," Juniardi, di sela-sela acara "Safari Jurnalistik 2014, Pers Profesional, Berwawasan, Beretika, di  Kantor PWI Lampung, Balai Wartawan Soldian Ahmad, di Bandarlampung, Jumat (13/6).

Menurut Juniardi, pada saat pemilu seperti sekarang ini profesionalisme wartawan diuji. Pilihan politik merupakan hak asasi, termasuk bagi  wartawan. Tetapi, kata Juniardi, ada kode etik profesi yang harus dipatuhi. Misalnya, wartawan tidak menjadi bagian dari pihak yang mengembuskan isu  SARA. Penulisan berita harus berimbang.

"Euforia politik momentum Pilpres, hanya ada dua pasangan calon. Memang menjadi sangat rentan terhadap dukung mendukung, dan pemihakan. Tetapi jangan lupa fungsi pers dalam mendidik masyarakat, menyampaikan fakta yang tidak berpihak," tambahnya.

Juniardi yang juga Anggota Dewan Kehormatan PWI Lampung ini juga meminta agar semua pihak tidak melakukan kampanye hitam, tapi menggunakan cara-cara kreatif untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.