Gubernur Terpilih Lampung Harus Bisa Pimpin Gerakan Transparansi

Syailendra Arif/Teraslampung.com

ilustrasi

Bandarlampung—Gubernur Lampung terpilih dan para kepala daerah kabupaten/kota harus memimpin gerakan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yakni melalui penerapan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kata ketua Komisi Informasi Publik Lampung, Juniardi.

"Sebab dengan kultur birokrasi yang masih sangat kental dengan ketergantungan dengan pimpinannya membuat peran Gubernur sangat menentukan. Misalnya di DKI Jakarta, begitu transparannya penyelenggaraan pemerintahan di sana rapat-rapat pimpinan pun diupload di media sosial seperti youtube," ujar Ketua Komisi Informasi Lampung Juniardi, di Bandarlampung, Senin (14/4).

Menurut Juniardi, selama ini Lampung sangat terlambat bahkan jalan di tempat dalam implementasi keterbukaan informasi. Sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tapi sama sekali hampir tdk berfungsi. Belum melakukan klasifikasi informasi, apalagi pengecualian informasi melalui uji konsekuensi.

"Pemimpin daerah seharusnya juga menyadari bahwa tak ada ruginya menerapkan keterbukaan informasi. Yang utama adalah menjadi cara efektif mencegah korupsi. Efek lainnya, masyarakat mengetahui kinerja pimpinan daerah atau institusinya sehingga ini tercatat sbg track record yang baik ketika lima tahun lagi ingin menjabat," kata Juniardi.